REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang PTUN perihal kisruh Partai Golkar telah mengeluarkan penetapan menunda pelaksaan SK Menkumham yang sahkan kubu Agung Laksono. Dengan putusan tersebut, kepengurusan DPP Partai Golkar yang sah adalah kubu Aburizal Bakrie.
"Kepengurusan DPP Golkar yg sah mulai hari ini adalah kepengurusan hasil munas Riau 2009 yg dipimpin Aburizal Bakrie dan Idrus Marham," tulis kuasa hukum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra lewat akun twitter pribadinya @Yusrilihza_Mhd Rabu (1/4).
Yusril mengatakan dengan putusan penundaan PTUN tersebut akan memperkuat permohonan putusan provinsi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dikatakannya, PN Jakarta Utara berwenang memutusan permohonan provisi tersebut berdasarkan putusan penundaan PTUN.
"Yang memohon PN Jakarta Utara untuk memerintahkan agar Agung Laksono cs mengosongkan kantor DPP Golkar yg selama ini mereka duduki" tulisnya.
Ia menegaskan pendudukan kantor DPP Golkar oleh Agung Laksono cs adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana isi gugatan kubu Aburizal Bakrie di PN Jakarta Utara
"Kami secara konsisten dan simultan melakukan perlawanan dg menempuh cara2 yg sah dan konstitusional melalui pengadilan"
"Kami percaya bahwa hukum akan mengalahkan kekuasaan dan kesewenang2an" tulisnya.
========================================================================
Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Golkar disarankan hati-hati. Musababnya, ada tangan ketiga yang mengincar suara partai berlambang pohon beringin di pilkada dan pemilu depan.
"Ini permainan politik. Kalau dibuat berlarut-larut, kan konsolidasinya Golkar makin lemah. Siapa sih yang tidak mau jadi partai pemenang nomor dua di pilkada berikutnya," kata pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, Rabu (1/4/2015).
Ray yakin ada yang sengaja mengobok-obok agar Golkar jauh dari bersatu. Targetnya, Golkar tak jadi apa-apa dan kalah pamor dibanding partai lain.
Tangan ketiga itu, tambah Ray, adalah pemerintah atau pimpinan DPR. Tapi, dia tak percaya mereka sengaja mengintervensi partai beringin.
"Semua keterlibatan (pihak ketiga) diundang Golkar sendiri," terang Ray.
Menurut Ray, keterlibatan pimpinan DPR masuk lewat Bambang Soesatyo. Sedangkan campur tangan pemerintah datang lewat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Golkar terlibat dalam penyusunan aturan itu.
"UU Parpol itu kan kan dibuat juga oleh Golkar. Padahal, dulu kita mengatakan, tidak perlu ada pengasahan dari Kumenkumham. Cukup KPU. Jadi kalau ada konflik begini, orang tidak perlu menuding-nuding pemerintah atau berlindung di belakangnya," jelas dia.
ICH
 berakhir, mereka masing-masing masih merasa sah){kind=link}
0 komentar:
Posting Komentar